Freeport Diprediksi Bayar Pajak Miliaran Dolar

TEMPO.CO, Jakarta - Produsen tembaga, Freeport McMoRan Copper & Gold, menghadapi pajak miliaran dolar jika perusahaan gagal meyakinkan pemerintah untuk tidak mengimplementasikan kebijakan pajak ekspor baru. Menurut sejumlah sumber, hal itu bisa berakhir pada arbitrasi legal. Freeport dan Newmont, yang bersama-sama menguasai pertambangan tembaga di Indonesia sedang berusaha mendapatkan pembebasan pajak dalam kontrak saat ini. Mereka juga sempat berencana menemui para pejabat Kementerian Keuangan.

Seperti diberitakan Reuters yang dikutip 21 Januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi penangguhan kepada Freeport dan Newmont dari larangan ekspor bijih mineral, namun menerapkan ketentuan pajak ekspor baru. Freeport, yang menghasilkan 73 persen tembaga di Indonesia, telah menghentikan ekspor konsentrat dari Indonesia sejak 15 Desember lalu dan masih menunggu kejelasan pemerintah dari kebijakan pajak ekspor tersebut.

Dalam sebuah memo internal, Freeport menyebut akan sedikit mengurangi produksi, dengan adanya ketidakpastian pemerintah Indonesia mengenai kebijakan yang baru.

"Arbitrase internasional bisa menjadi suatu kemungkinan, jika pemerintah tidak memberi kejelasan mengenai pajak ekspor itu," kata seorang sumber yang tidak bersedia disebut namanya.

Freepot menolak berkomentar, namun juru bicara perusahaan sebelumnya mengatakan larangan ekspor tersebut akan membawa dampak, dan langkah hukum akan ditempuh sebagai pilihan terakhir.

Dalam aturan yang dikeluarkan pemerintah, pajak ekspor untuk konsentrat tembaga naik menjadi 25 persen dari 20 persen. Angka tersebut akan naik menjadi 60 persen pada akhir 2016. Ekspor konsentrat akan dilarang mulai 2017.

Akibatnya, Freeport kemungkinan membayar US$ 5 miliar lebih untuk pajak selama tiga tahun mendatang, menurut perhitungan berdasarkan perkiraan produksi perusahaan dengan asumsi harga tembaga US$ 3,5 per pon.

Sumber : Tempo.co